Adukan Pemalsuan Tanda Tangan Penerima Beras Sejahtera

1721 views

ILUSTRASI BERAS

 

[swarasumsel] OKU TIMUR – Kantor Camat Jayapura Senin pagi 29 Januari mendadak ramai didatangi warga. Bukan hendak mengurus dokumen kependudukan, tapi sejumlah warga yang berasal dari Desa Mendah itu datang hendak mengadukan sejumlah keluhan terkait distribusi Beras Sejahtera di desa mereka.

 

Diterima di aula Kecamatan, Desa Bunga Mayang, oleh Camat Sugiarto dan Kapolsek Martapura Mahajayet, sejumlah poin mereka adukan. Antara lain daftar penerima rastra yang dianggap timpang dan dugaan pemalsuan tanda-tangan penerima rastra.

 

Dalam pertemuan itu, seorang perwakilan warga, Ketut Ardianto alias Gede dari RT 1 Dusun V Villa Masin warga yang bersedia dibincangi oleh wartawan, jika ia tidak pernah merasa menandatangi daftar penerima beras.

 

Namun anehnya saat dicek di rekapitulasi dinyatakan bahwa namanya di dalam daftar menerima rastra. “Saya tidak pernah tanda tangan, itu dipalsukan oleh orang lain,” ungkapnya.

 

Warga juga, kata dia, tidak mengetahui mekanisme pendistribusian beras pada 2017. Sejumlah warga Villa Masin sepanjang 2017 ada yang menerima dua kali dan ada yang bahkan tidak menerima sama sekali. “Kami tidak tahu apakah kami termasuk dalam daftar penerima atau tidak,” keluhnya.

 

Hal lain dikemukakan oleh M Yusup, warga Dusun Talang Duku, Kades tidak pernah melakukan sosialisasi pembagian Rastra.

 

Laporan warga ditanggapi oleh Camat Jayapura, pembagian Rastra sudah ada datanya yang diterima berdasarkan laporan dari Kepala Desa, dan dibagikan dalam tempo dua bulan sekali. Dengan perincian untuk Kecamatan Jayapura sebanyak 19.45 ton. Sedangkan untuk jatah Desa Mendah diterima oleh sebanyak 392 rumah sasaran atau 5,8 ton perbulan.

 

Setiap keluarga sasaran penerima Rastra mendapat jatah beras sebanyak 15 kilo dengan biaya penebusan Rp 1600 sekilo. Uang tersebut dikumpulkan terlebih dahulu, setelah dana cukup, maka berikutnya akan diajukan ke Dinas Ketahanan Pangan.

 

“Jika ada perubahan data, Kades harus melakukan rapat desa, sejauh ini yang diteima pihak kecamatan jumlahnya tetap.” terangnya seraya mengatakan untuk dugaan pemalsuan tanda-tangan merupakan ranah dari penegak hukum. Sejauh ini dirinya akan meminta petunjuk kepada Bupati.(triangga)