BPK Sosialisasikan Penggunaan Aplikasi Desa

288 views

OKU TIMUR – Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait penggunaan Dana Desa di Kabupaten OKU Timur hanya berfokus di beberapa kecamatan sebagai sampel.

image

Hal itu diungkapkan Kepala subauditorat Sumsel 1 BPK RI, Ali Thoyibi, SE.Ak. M.Ak. CA saat menjadi pembicara di Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes yang diselanggrakan oleh BPKP di Aula Hotel Parai Tani Martapura, Senin 7 April.

 

“BPKP hanya memeriksa LKPD pemerintah daerah OKU Timur dan tidak sampai ke desa-desa untuk menguji esensi bantuan keuangan dana desa apakah penyalurannya ada atau  tidak. Setelah diperiksa ternyata ada dan sudah sesuai,” ungkapnya.

 

Dikatakannya,  jika ada penyahgunaan desa yanh berbau tindak pidana korupsi akan maka diserahkan ke Inspektorat Daerah unruk ditindaklanjuti atau bisa jika dengan mempeluas prosedur pemeriksaan sampai ke desa.

 

“Namun karena pemeriksaan ini butuh biaya yang tinggi makanya kita tidak sampai ke desa dan jika terjadi penyimpangan yang dananya kecil kami serahkan ke Inspektorat Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah harus meningkatkan SDM di Inspektorat agar kualitas hasil pemeriksaan baik,” katanya.

 

“Jadi jika desa masih tidak bisa mengelola dana desa maka yang kami salahkan adalah pemerintah daerahnya,” lebih lanjut.

 

Dijelaskannya,  tugas pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP salah satunya adalah memeriksa pemerintah daerah, sedangkan untuk instansi vertikal tidak diperiksa. BPKP sudah memiliki kode etik dalam pemeriksaan, makanya BPKP dilarang menerima apapun dalam pemeriksaan.

 

“BPKP memeriksa tiga jenis pemeriksaan yakni keuangan, kinerja dan pemeriksaan tujuan tertentu. Saya tegaskan,  jika ada anggota BPKP yang meminta uang dalam pemeriksaan segera laporkan ke polisi kita yang akan tangkap,” jelasnya.

 

Menanggapi pernyataan BPKP  tersebut,  Bupati OKU Timur Kholid Mawardi yang menjadi moderator dalam acara itu mengatakan,  jika desa tidak sukses menyalurkan dana desa maka yang salah adalah kepala OPD nya. “Jika penyaluran dana desa tidak sukses maka kepala OPD nya tidak sukses,” pungkasnya.(net)