Kesejahteraan, Satu Penyebab Lambannya Laporan Aset Daerah

451 views

Dalam kegiatan yang diprakarsai oleh BPKAD, Ketua Panitia, Akhmad Priyo mengatakan kegiatan ini bertujuan agar pengelolaan aset daerah di Kabupaten OKU Timur dapat lebih akuntabel.

[swarasumsel] OKU TIMUR – Ada sejumlah poin yang menjadi penyebab kenapa penyusunan laporan pengelolaan barang milik daerah kerap bermasalah. Sehingga harus menjadi perhatian di tiap instansi pemerintah.

 

“Karena laporan pengelolaan barang daerah sering lamban, ini terkait rendahnya perhatian terhadap pengelola aset.” ujar Muhsin dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Sumatera Selatan.

 

Dalam paparannya yang disampaikan pada kegiatan Bimbingan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah, di Aula Bina Praja, Kompleks Pemerintah Kabupaten OKU Timur Senin pagi 11 Desember ini, Muhsin mengakui sejumlah daerah di Sumsel masih belum serius dengan sistem penatausahaan barang daerah.

 

“Bendahara barang kerap dikesampingkan. Masih banyak instansi yang menganggap jika uang lebih penting dari pada barang (terkait penatausahaan barang milik daerah-red).

 

Malah ada kepala dinas yang tidak tahu siapa bendahara barang,” ujarnya di hadapan sekitar 200-an orang dari instansi pemerintah OKU Timur. Padahal, lanjutnya, kerugian negara tidak semata disebabkan oleh uang, melainkan juga dari pengelolaan barang daerah.

 

Insentif yang minim terhadap penanggungjawab dan minimnya anggaran pelatihan terhadap pengelolaan barang daerah juga dua poin lain yang ia singgung.

 

“Imbasnya di sisi pengelolaan barang milik daerah jadi lambat, menyebabkan kinerja BPKAD jadi terhambat. Makanya kita harapkan agar ada evaluasi dari instansi, tempatkan barang dan uang di posisi yang sama,” tandasnya.

 

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jumadi S.sos mengatakan ke depan OKU Timur akan bebas dari permasalahan mengenai aset daerah paling lambat di 2018 mendatang.

 

“Ke depan saat pemeriksaan awal tim akan turun dan aset bermasalah akan ditindaklanjuti. Sehingga di 2018 aset daerah akan bebas dari masalah.” tegasnya.(triangga)