Langka Pemerintah Tunda RUU HIP Dinilai Ormas Patriot Sudah Tepat

Ngabirin, Ketua Ormas Patriot OKU Timur

OKU TIMUR- Sebelumnya telah diberitakan di beberapa media Nasional bahwa Pemerintah pusat memutuskan untuk menunda membahas Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Pemerintah pun meminta  DPR untuk lebih dulu menyerap aspirasi masyarakat tentang RUU yang menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat itu.

Terkait RUU HIP ini, Ngabirin ketua Organisai Masyarakat ( Ormas)Patriot OKU Timur mengatakan bahwa pemerintah menunda untuk membahasnya dan meminta DPR sebagai pengusul untuk banyak berdialog dan menyerap aspirasi dulu dengan semua elemen masyarakat sudah benar. Serap aspirasi itu sangatlah penting, setelah itu baru dibahas apakah RUU ini disahkan atau tidak.

” Karena RUU ini harus dipelajari dulu dan banyak pihak yang harùs di dengarkan pendapatnya. Supaya dapat menyimpulkan perlu apa tidak RUU ini sahkan. Kalau saya pribadi lebih baik RUU tersebut tidak perlu disahkan,” katanya saat dihubungi wartawan.

Menurutnya Pro kontra pasti akan timbul setelah pembahasan RUU HIP ini. Karena itu harus dipelajari secara seksama, jangan sampai salah mengambil keputusan.

“Apa yang dikatakan pak Mahfud di salah satu media Nasional bahwa pemerintah akan mengusulkan pencantuman TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 di dalam konsideran RUU HIP sudah tepat. Kata Pak Mahfud pelarangan komunisme di Indonesia bersifat final karena berdasarkan TAP MPR No I Tahun 2003 tidak ada ruang hukum untuk mengubah atau mencabut TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966. Ini saya sangat setuju sekali,” ujarnya.(Net/Tim)