Pelantikan 210 Kades Kabupaten OKU Timur Dipungut Rp 5 Juta Perorang

 

Ilustrasi : Suasana pelantikan 210 Kepala Desa di Kabupaten OKU Timur yang diwarnai dugaan pungli. Pasalnya tiap kades yang dilantik dikabarkan dimintai uang Rp 5 juta.

 

OKU TIMUR – Pelantikan 210 Kepala Desa terpilih di Kabupaten OKU Timur diduga dikotori aksi pemungutan liar (Pungli). Pasalnya dalam kegiatan pelantikan 210 Kades  dari 20 kecamatan yang dibagi ke dalam 7 zona itu tiap kades terpilih dimintai ‘uang pelantikan’ sebesar Rp 5 juta.

 

Informasi ini didapat dari sejumlah kades yang enggan namanya dikorankan. Karena terpaksa, mereka akhirnya membayar Rp 5 juta untuk mengikuti prosesi pelantikan tersebut.

 

Kegiatan upacara pelantikan kades, berdasarka  jadwal yang dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dibagi ke dalam 7 zona yang digilir sejak Senin 7 Juni hingga 10 Juni 2021. Yang tiap kegiatan dipusatkan di antara lain Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Buay Madang, Belitang Jaya, Belitang Madang Raya, Semendawai Barat, Semendawai Suku 3 dan Belitang 3.

 

Dana itu, kata sejumlah kades yang enggan namanya dimuat karena khawatir terancam, dihimpun oleh camat di wilayah masing-masing. Adapun besarannya awalnya Rp 6,5 juta, namun kemudian akhirnya disepakati secara terpaksa Rp 5 juta per-kades.

 

Berita terkait : Pungutan Uang Untuk Pelantikan Kades Kangkangi Perbup OKU Timur 2017

 

Ketika ditanya mengenai isu pemungutan ‘uang pelantikan’ itu Bupati OKU Timur, Lanosin Hamzah membantah. Sebab kata dia alokasi anggaran Pilkades sudah diambil dari APBD dan masih tersisa hingga tahapan pelantikan. “Kalau memang ada, laporkan ke saya.”

 

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) H, Rusman saat dikonfirmasi via WhatsApp kemarin, mengelak isu yang menyatakan adanya pungutan kepada setiap kepala desa sebesar 5 juta rupiah itu. Bahkan dirinya melempar bola panas kepada setiap camat yang menggelar pelantikan di masing-masing kecamatan.

 

“Tidak ada pungutan biaya untuk Dinas PMD. Silahkan tanya dengan Kades yang bersangkutan siapa yang memungut, tanyakan dengan camat dan kades tersebut ya”, ucapnya singkat.

 

Sementara itu Kepala Bagian Hukum Setda OKU Timur Sumarno mengatakan pelaksanaan Pilkades OKU Timur diatur dalam Perbup Tahun 2017. Di dalam perbup itu dalam pasal 8 disebut jika alokasi anggaran Pilkades mencakup tahapan sejak pendaftaran hingga pelantikan Kades. Namun ia enggan berkomentar terkait dugaan pungli yang dilakukan kepada kepala desa yang dilantik.

 

“Kalau produk hukumnya mengatakan bahwa tahapan pelaksanaan pilkades diatur dalam berbagai tahapan sejak pendaftaran hingga pelantikan dan ditanggung oleh anggaran daerah (APBD)” kata dia yang dibincangi wartawan Jumat petang ini (11 Juni 2021).(Triangga)

Berita terkait :

Pungutan Uang Untuk Pelantikan Kades Kangkangi Perbup OKU Timur 2017