Perubahan Tata Nama Instansi Berimbas Revisi RPJMD

375 views

OKU TIMUR – Perubahan Nomenklatur (tata nama) instansi pemerintahan menjadi hal yang disinggung dalam rapat Paripurna ke-II Kabupaten OKU TIMUR. Pasalnya dalam Perda no.2 tahun 2016 tentang RPJMD OKU TIMUR dituntut penyesuaian. 

Berdasarkan Permendagri  no.86 tahun 2017, sejumlah instansi di era pemerintahan Joko Widodo mengalami perombakan nama dan struktur. Seperti di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU TIMUR) misalnya, istilah resmi SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) yang merujuk kepada instansi Dinas, Badan atau Kantor pemerintah kini diubah menjadi OPD atau kepanjangan dari Organisasi Perangkat Daerah. 


Jumlah OPD juga turut mengalami penyesuaian sejak 2017. Misalnya dalam Renacana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) OKU TIMUR yang diterbitkan 2016, masih ada 11 badan, 18 dinas dan 5 kantor milik pemerintah. Kini di 2018 mengalami penyusutan, badan sebanyak 7 instansi dan dinas 22. 


Secara prinsip, bagi pemerintah, perubahan RPJM diperlukan untuk menyesuaikan dengan peraturan pemerintah pusat. Selain itu diperlukan dalam membangun rancangan pembangunan OKU TIMUR di bawah kepemimpinan pasangan Kholid MD – Fery Antoni yang sudah berjalan 2,5 tahun hingga 2021 mendatang. 


Kembali ke Paripurna Selasa 10 Juli di Gedung DPRD OKU Timur, Desa Terukis Rahayu, Martapura, disepakati oleh hampir seluruh fraksi. Sidang yang beragendakan pemandangan fraksi mengenai usulan perubahan Perda no.2 tahun 2016 tentang RPJMD 2016 – 2021 berjalan tanpa hambatan meski hanya dihadiri tak sampai 20 orang anggota dewan dari total 45 orang.


Sebagai informasi, secara harfiah RPJMD adalah buku dokumen yang berisi rencana pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 tahun. Rencana itu disusun oleh masing-masing instansi pemerintahan yang dituangkan ke dalam satu buku tebal. Intinya merupakan visi misi pemerintah dalam 5 tahun kepemimpinan.(triangga)