Politik Jadi Salah Satu Penyebab PSG 2017 Tersendat

424 views

 

 

 

Lukman Anshari

 

PALEMBANG – Politik menjadi kambing hitam terkait tersendatnya pencairan anggaran Program Sekolah Gratis (PSG) di sekolah di 17 Kabupaten / Kota di Sumsel pada 3 triwulan di 2017 silam. Informasi ini dihimpun dari Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumsel, Lukman Anshari.

 

“Anda tahu sendirilah, saat itu memasuki musim politik (Pilgub Sumsel),” kata Lukman ketika ditanya penyebab keterlambatan pencairan PSG tahun 2017 (April hingga Desember). Ia dibincangi Kamis siang 1 November di ruang kerjanya, Jalan Kapten A. Rivai, Palembang.

 

Ia mengatakan meski bukan langsung berkaitan dengan politik, pencairan sekitar total Rp.88 miliar anggaran PSG 2017, itu tergantung pada pimpinan. “Kita bilang ini sudah terjadwal (pada saat itu.) tapi ada kebijakan katanya dicairkan nanti saja, kami mau ngomong apa,” kata dia.

 

Ia mengaku sempat ada miskomunikasi ketika dalam pencairan anggaran PSG 2017. “Ada anggaran dana hibah yang dikelola di PAD. Kita diminta mengurusi part-part teknisnya. Sudah berjalan enam bulan, kami hanya menunggu. Harusnya kita (Dikbud Sumsel) proaktif, harusnya memang kami menanyakan, Hey BPAKD, ini lho ada dana hibah, termin sekian harus dibayarkan, ada sekolah yang minta,

 

Karena merasa uang tidak di kantong kita. Mikirnyo yo urusan uong-lah, kasarnya ngomong, masak kami nak minta-minta kalo itu urusan instansi lain, apa hak kami,” kata dia menjelaskan jika saat itu terkesan saling tunggu antara BPAKD dan Dikbud Sumsel.

 

Ia menyebut jika miskomunikasi terjadi karena kurangnya sosialisasi pada saat itu dalam pencairan dana PSG senilai kurang lebih Rp.88 Miliar itu.

 

Sementara di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) banyak sekolah yang mengaku aktivitas harian sekolah terganggu karena keterlambatan pencairan anggaran PSG. Dari keterangan salah satu Kepala Sekolah di Kota Martapura, sekolah bahkan ada yang sampai mencari hutangan untk menutupi biaya gaji guru honor di sekolah. “Sebab hampir 75 persen guru kita masih honorer, dan itu dibayar menggunakan dana itu, terpaksa cari-cari hutangan,” kata pria yang enggan namanya disebut ini. (triangga)