Sanksi Tegas Jika ASN Mudik

Tidak ada komentar 125 views
Sutikman

OKU TIMUR – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten OKU Timur menghimbau kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemkab OKU Timur untuk tidak melakukan perjalanan mudik. Sesuai dengan edaran dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), jika ketahuan akan ada sanksi tegas bagi yang melanggar.

“Dalam masa pandemi Covid-19 ini, pemerintah pusat membuat surat edaran mengenai pedoman penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN yang melakukan kegiatan mudik.” kata Sutikman selaku Kepala BKPSDM OKU Timur yang dibincangi belum lama ini.

Kebijakan ini, kata Sutikman, diatur oleh Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) No. 11/SE/IV/2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Kegiatan Bepergian Ke luar Daerah atau Kegiatan Mudik pada Masa Kedaruratan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Kendati begitu, pemerintah memberikan pengecualian untuk ASN yang melakukan perjalanan dinas. Dengan kata lain, PNS bisa bepergian ke luar kota, tapi dengan syarat yang ketat.

Kebijakan tersebut tertuang dalam SE Menteri PANRB No. 55/2020 tentang Perubahan atas SE Menteri PANRB No. 46/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi ASN dalam Upay joka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Masih kata Sutikman, syarat ketat yang wajib dipenuhi ASN saat melakukan perjalanan dinas diantaranya, surat tugas yang ditandatangani oleh minimal pejabat setingkat eselon 2 atau Kepala Kantor. Kemudian, menunjukkan hasil negatif tes Covid-19. ketiga, ASN yang bersangkutan menunjukkan identitas diri yang sah dan masih berlaku. Terakhir, selama perjalanan dinas dan ASN tersebut harus melaporkan rencana perjalanan yang meliputi jadwal keberangkatan, jadwal pada saat berada di daerah penugasan serta waktu kepulangan atas perjalanan dinas yang dilakukan.

Pemberian tugas kedinasan, pun, juga memperhatikan tingkat urgensi dari pelaksanaan perjalanan dinas serta memenuhi Kriteria Pengecualian dan Persyaratan Pengecualian, bunyi Surat Edaran yang ditandatangani oleh Menteri PANRB

Jika ASN melanggar kriteria dan syarat yang telah ditentukan, maka akan diberikan hukuman disiplin. “Jika terbukti ada pelanggaran, ASN bisa dikenakan hukuman berat, agar ASN tidak menyalahgunakan kesempatan ini untuk keperluan pribadi.” tutup Sutikman.(Rizal Arisandi)