Terkait Yayasan Widya Dharma dan Harapan Palembang, Dinkes Sumsel : Tempuh Jalur Hukum

PALEMBANG – Para Alumnus dan mahasiswa Akademi Farmasi (Akfar) dan Akademi Perekam dan Informatika Kesehatan (Apikes) Yayasan Widya Dharma dan Harapan Palembang dianjurkan untuk menempuh jalur hukum. Permasalahan itu dinilai cukup merugikan.

 

“Kalau seperti itu kasihan mahasiswanya. Dia tak bisa cari kerja, rugi waktu, uang dan tenaga. Sebaiknya melakukan upaya hukum saja,” kata Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Sumsel, M Rizal, belum lama ini.

 

Mengenai lembaga pendidikan di bidang kesehatan, Kementerian Kesehatan sudah tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin dalam pengelolaan pendidikan pada sebuah lembaga atau yayasan. Hal itu terjadi sejak adanya peraturan baru berupa Undang-Undang No 12 tahun 2012.

 

Dalam undang-undang itu menerangkan bahwa perguruan tinggi wajib memperoleh izin dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

 

“Sebelumnya Dinkes sebagai perpanjangan tangan Kemenkes. Sejak UU No 12 tahun 2012  keluar, semua perguruan tinggi harus memperoleh izin dari Kemenristekdikti. Jika tidak ada itu tandanya tidak diakui.”

 

Sebelumnya Dinkes Sumsel pernah mendirikan lembaga akademi yang juga menerima mahasiswa. Namun sejak peraturan itu keluar maka akademi yang sebelumnya dibawah kendali Dinkes dilimpahkan ke lembaga lain dan didaftarkan pada kemenristekdikti.

 

“Harusnya perguruan tinggi ini juga demikian, bagaimana supaya bisa memperoleh izin dari Kemenristekdikti. Jangan terima mahasiswa jika belum dapat izin itu,” katanya lagi.

 

Kendati dinas kesehatan sebagai perpanjangan tangan dari Kemenkes, diakui Rizal, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk intervensi tentang permasalahan tersebut. Tentu juga hal itu berdasarkan keluarnya UU No 12 tahun 2012.

 

“Sejak keluar peraturan itu, kami tidak menangani soal perguruan tinggi. Semua di Kemenristekdikti. Kami tidak memiliki wewenang untuk intervensi dalam hal kasus ini,” katanya.(net)